Prosedur laporan jalan raya barang yg belum juga selesai di Inaportnet berubah menjadi satu diantaranya penghalang integrasi basis pelayanan tunggal kepelabuhanan itu ke Indonesia National Single Window.
Deputi Operasi serta Peningkatan Metode Pengelola Portal INSW Muwasiq M. Noor mengemukakan, sejumlah kabar Inaportnet sesungguhnya udah bisa dipertukarkan dengan INSW, seperti izin kapal serta data keluar-masuk barang dari serta ke pelabuhan. Sayangnya, data gerakan barang dalam pelabuhan belum juga bisa dikonsolidasikan ke Inaportnet.
" Turun dari kapal, barang itu kan ditumpuk atau barangkali saja dipindahkan dalam ruangan pelabuhan. Semuanya itu dicatat oleh operator terminal. Mereka punyai penerapannya. Harusnya, itu dikonsolidasikan ke Inaportnet biar orang tahu gerakan di [dalam] pelabuhan. Itu yg belum juga usai di Inaportnet, " ujarnya kala dihubungi, Selasa (12/3/2019) .
Simak Juga : roundown
Situasi itu, ujar ia, bikin pemilik barang sukar menelusur status barang dalam pelabuhan, umpamanya tersangkut penyelesaian pembayaran di terminal atau perpindahan kargo antarterminal. Pemakai layanan kebanyakan baru paham terperinci kesibukan dalam pelabuham sehabis ajukan pertanyaan ke pihak operator terminal.
" Rintangannya memang berat. Tiap-tiap terminal punyai policy sendiri-sendiri, punyai metode pembayaran beda-beda. Kawan-kawan [Kementerian] Perhubungan tengah melakukan itu, " ujarnya.
Soal ke dua, Inaportnet belum juga bisa berikan kabar terhadap pemakai bab izin dari lembaga beda. Jadi deskripsi, kala Tubuh Karantina tak keluarkan sertifikat pelepasan pada barang import khusus, Inaportnet tidak bisa menyambung kabar itu terhadap otoritas pelabuhan (OP) serta operator terminal dimana barang di turunkan.
Menurut Muwasiq, sampai kini belumlah ada perjanjian pada INSW serta Inaportnet tersangkut permasalahan ini. " Kawan-kawan Inaportnet tetap bingung kabar yg bakal mereka kirim apakah saja, terus OP mesti lakukan perbuatan apakah sehabis terima kabar itu. Semuanya itu diperlukan SOP, " paparnya.
Bab penyedia layanan yg saat ini condong meningkatkan basis logistik dengan cara parsial, Muwasiq berasumsi kendala INSW sesungguhnya terdapat pada proses business to business (B to B) .
Mengenai INSW sendiri sesungguhnya lebih punya sifat business to government (B to G) , ialah memfasilitasi pengusaha biar mereka bisa menelusur izin lewat metode.
Artikel Terkait : apa itu platform
Pemerintah tidak bisa mengontrol metode yg dibikin oleh tiap-tiap barisan penyedia layanan logistik. Karena itu, tiap-tiap penyedia layanan membuat basis serta bikin standardisasi sukar digapai. Metode yg parsial ini selanjutnya susah 'dijahit'.
" Kami sesungguhnya sempat menganjurkan yg namanya national data element buat standardisasi, umpamanya penerapan booking kapal, DO online, pembayaran, standarnya bagaimana. Bila standard, walaupun semua buat metode, seluruhnya bakal sama. Jahitnya lantas ringan. Ini yg sukar lantaran semua mau tampil sendiri-sendiri. "
No comments:
Post a Comment