Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendadak sepi pada Senin (15/10) . Satu hari awal mulanya beberapa petinggi pemerintah Kabupaten Bekasi tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . KPK lakukan penyegelan pada tiga tempat di Kantor Dinas PUPR, di antaranya : ruangan Kepala Dinas PUPR, tempat bagian penyusunan ruangan PUPR, serta tempat sekdis PUPR. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin pula ikut diamankan KPK. Menurut KPK, penangkapan Neneng ada relevansinya dengan project Meikarta, satu diantaranya megaproyek property dari Lippo Kelompok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Simak Juga : contoh laporan laba rugi perusahaan dagang
KPK pula memutuskan terduga dari lingkaran Lippo Kelompok, termasuk juga Direktur Operasional Lippo Kelompok Billy Sindoro. “Terhadap beberapa terduga pada perkara pendapat suap sehubungan proses perizinan Meikarta (Lippo Kelompok) , dilaksanakan penahanan 20 hari pertama, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dilansir dari Pada. Lihat juga : Suap Meikarta serta Jejak Permasalahan di Megaproyek Punya Lippo Grup Di pasar modal, project Meikarta berharga Rp278 triliun yang terbawa perkara pendapat korupsi membuat saham PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) sebagai entitas usaha pengembang Meikarta terguncang. Lippo Karawaci adalah induk usaha dari PT Mahkota Sentosa Pokok, sebagai pengembang Meikarta. Sebelum OTT dihelat KPK, saham Lippo Karawaci pada 12 Oktober 2018 masihlah sekitar Rp298 per saham. Seusai OTT dihelat KPK pada Minggu (14/10/2018) , harga saham Lippo Karawaci pada 15 Oktober 2018 turun mencolok, serta sudah sempat tembus angka paling rendah di level Rp276 per saham, sebelum ditutup di level Rp290 per saham. Satu hari selanjutnya, gejolak saham Lippo Karawaci nyatanya belumlah juga susut. Saham emiten property itu senantiasa tertekan. Saham Lippo Karawaci sudah sempat tembus angka paling rendah di level Rp256 per saham, sebelum ditutup di level Rp274 per saham. Perkara suap yang menerpa project Meikarta menaikkan rincian masalah perkara hukum yang ditemui Lippo Grup selama tahun ini. Awal mulanya, Meikarta sudah sempat terbawa ke pengadilan niaga oleh beberapa rekanannya. Satu diantaranya rekan, PT Relys Trans Logistic serta PT Imperia Cipta Kreasi ajukan permintaan Penundaan Keharusan Pembayaran Utang pada PT Mahkota Sentosa Pokok (MSU) karena MSU belum membayar utang sebesar Rp40 miliar pada 30 Mei 2018.
Baca Juga : teknik pengumpulan data kuantitatif
Semenjak di ajukan PKPU, harga saham Lippo Karawaci senantiasa alami trend alami penurunan. Per 30 Mei 2018, harga saham Lippo Karawaci sebesar Rp384 per saham. Satu bulan setelah itu, harga saham Lippo Karawaci tertulis Rp340 per saham. Saham Lippo Karawaci mulai terangkat selesai Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hendak memutuskan menampik tuntutan PKPU pada 5 Juli 2018. Imbasnya saham Lippo Karawaci naik berubah menjadi Rp364 per saham, dari satu hari awal mulanya Rp348 per saham. Beragam perkara hukum yang membelit Meikarta membuat gerakan saham Lippo Karawaci alami trend alami penurunan selama tahun ini. Pada 16 Oktober 2018, saham Lippo Karawaci tertulis di level Rp274 per saham, alami penurunan 43 % dari harga per 1 Januari 2018 sebesar Rp484 per saham. “Wajar kalau perusahaan yang tengah hadapi masalah hukum, gerakan sahamnya itu terdepresiasi. Pengen itu emiten besar atau kecil, ” papar David Nathanael Sutyanto, Analis Ekuator Swarna Sekuritas pada Tirto. Waktu pemungutan ketentuan jual atau beli saham, investor tetap menimbang semuanya risikonya. Persepsi investor pada emiten yang terserang masalah hukum dipandang beresiko tinggi, karena menyebabkan ketidakpastian usaha. Ditambah lagi, apabila masalah hukum yang di alami termasuk serius, tdk tutup peluang masalah itu bakal mengganggu kemampuan emiten yang terlilit perkara hukum. Investor tetap menjauhi emiten yang terserang masalah hukum buat sesaat waktu. Guncangan Usaha Lippo 1 tahun paling akhir ini, usaha Lippo Grup tengah berubah menjadi sorotan penduduk karena kemampuan bisnisnya banyak dikabarkan tengah tersungkur. Bahkan juga, dari demikian banyak barisan usaha yang dikerjakan, ada pula yang hingga sampai digugat di pengadilan. Tidak hanya digugat PKPU oleh rekan project Meikarta serta skandal pendapat suap Meikarta, usaha Lippo Kelompok yang lain pula terserang masalah. Contoh, Cinemaxx—jaringan bioskop punya taipan Mochtar Riady—yang sah beroperasi pada 2014 digugat oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk. lewat anak upayanya PT Plaza Lifestyle Sempurna pada Oktober 2017. Plaza Indonesia melayangkan tuntutan ke Pengadilan Negeri Tangerang karena PT Cinemaxx Global Pasifik, sebagai operator Cinemaxx lupa menuntaskan tunggakan tagihan serta kewajibannya sejumlah Rp48, 29 miliar. Lihat juga : Strategi Cinemaxx Menggusur Bioskop Cinema 21 di Mal Lippo Tidak hanya masalah hukum, sejumlah usaha Lippo Grup pula tengah hadapi waktu-waktu gawat sebab pergantian trend pasar. Bergantinya skema berbelanja kastemer serta menjamurnya usaha online, membuat Lippo tutup beberapa gerai Matahari selama 2017. Apa benar kemampuan Lippo Grup tengah alami penurunan? Usaha Lippo Grup di Indonesia begitu menggurita. Banyaknya perusahaan yang dipunyai Lippo Grup banyak sekali. Menurut laporan accounting PT Lippo Karawaci Tbk. , sebagai induk usaha Lippo Grup, minimal mempunyai 511 anak usaha. Dari demikian banyak perusahaan yang dipunyai Lippo Grup itu, ada 13 perusahaan yang udah melantai di Bursa Dampak Indonesia. Sejumlah 13 perusahaan itu bekerja di usaha property, asuransi, investasi, ritel serta yang lain. Dari 13 emiten Lippo Grup itu, sejumlah sembilan perusahaan mencatat kemampuan laba bersih yang alami penurunan selama 2017, yaitu PT Multipolar Tbk (MLPL) , PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) , PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) , PT Matahari Putra Sempurna Tbk. (MPPA) . Diluar itu, ada PT Matahari Departement Store Tbk. (LPPF) , PT Lippo Securities Tbk. (LPPS) , PT Multipolar Tech Tbk. (MLPT) , PT Lippo General Insurance Tbk. (LPPS) , serta PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) . Dan emiten Lippo Grup yang mencatat kemampuan laba bersih positif atau naik cuma dua emiten, yaitu PT Siloam International Hospital Tbk. (SILO) serta PT Bank NationalNobu Tbk. (NOBU) di 2017. Di lain bidang, kemampuan laba bersih dua emiten yang lain, yaitu PT First Sarana Tbk, . (KBLV) yang bekerja di bidang telekomunikasi, serta PT Star Pasific Tbk. (LPLI) yang bekerja di bidang sarana, masihlah bergelut di zone merah alias masihlah jadi rugi. Pihak Lippo Grup, lewat Direktur Komunikasi Publik Lippo Grup Danang Kemayan Jati tdk memberi komentar waktu dihubungi Tirto. Geliat Ekonomi Alami penurunan Kemampuan entitas usaha perusahaan dapat alami penurunan, dimulai dengan perkembangan ekonomi yang belum lebih baik, salah kiat, manajemen atau pengaturan yang salah dari direksi dan lain-lain. “Nah, jika Lippo Grup, saya fikir lebih disebabkan situasi industri pada semasing barisan upayanya, terlebih usaha property serta usaha ritel, ” kata Kiswoyo Adi Joe, Kepala Analisa Narada Asset Manajemen pada Tirto. Usaha property serta ritel adalah mesin pokok penerimaan Lippo Grup. Tapi, semenjak tahun kemarin sampai sekarang, usaha Lippo Grup menambah ke dua usaha itu tdk gampang. Imbasnya, kemampuan ke dua usaha itu melembek. Lippo Karawaci—induk usaha Lippo Grup serta perusahaan yang bekerja di properti—pada 2017 membukukan penerimaan sejumlah Rp11, 06 triliun, naik 1 % dari tahun awal mulanya sebesar Rp10, 96 triliun. Penjualan memang naik, namun laba bersih yang diraup malahan berubah. Lippo Karawaci meraih laba bersih sebesar Rp856, 98 miliar selama 2017, turun 30 % dari penerimaan 2016 yang sudah sempat meraih Rp1, 22 triliun. Lihat juga : Jorjoran Iklan Meikarta di Tengah Kemampuan Berubah Lippo Cikarang Melempemnya kemampuan Lippo Karawaci berbuntut di kuartal I-2018. Penerimaan LPKR tertulis Rp2, 5 triliun, turun 5, 3 % dari periode yang sama tahun kemarin Rp2, 6 triliun. Mengenai, laba bersih turun 20 % berubah menjadi Rp180, 59 miliar. Situasi yang sama dengan berlangsung di usaha ritel Lippo Grup. Penerimaan Matahari Department Store selama 2017 tertulis naik 1, 4 % berubah menjadi Rp6, 52 triliun dari tahun awal mulanya Rp6, 43 triliun. Sayangnya, kemampuan penerimaan LPPF yang tumbuh positif tdk disertai laba bersih perseroan. Ketika yang sama, laba bersih perseroan malah turun 5, 44 % berubah menjadi Rp1, 91 triliun dari awalnya Rp2, 02 triliun. Tidak hanya LPPF, Lippo pula mempunyai perusahaan yang lain yang bekerja di ritel, yaitu Matahari Putra Sempurna (MPPA) , sebagai operator jaringan Hypermart. MPPA malah mencatat rugi bersih sampai Rp1, 24 triliun. Meskipun sebenarnya pada 2016, MPPA masihlah meraih laba bersih sejumlah Rp38, 48 miliar. Situasi ini pun tidak terputus dari melorotnya penerimaan MPPA sampai 7 % berubah menjadi Rp12, 56 triliun dari awalnya sebesar Rp13, 52 triliun. Lihat juga : Ada Permasalahan Daya Beli : Laba Alfamart Anjlok, MAP Kinclong Tapi, tdk tutup peluang pula kemampuan emiten Lippo Grup yang alami penurunan dipicu tersedianya kekeliruan pengaturan dari manajemen. Akan tetapi, makan waktu agar bisa tunjukkan hal semacam itu. Kejadian menilainya adakah kekeliruan manajemen atau kiat yaitu disaat situasi industri yang dikerjakan oleh perusahaan Lippo Grup tengah naik. Kalau kemampuan Lippo Grup tdk searah dengan industri, baru dapat disebutkan ada kekeliruan kiat. “Nanti kita lihat disaat property tengah tumbuh. Mungkin pada 2022 akan datang. Jika saat ini kan industrinya sedang redup. Nah, jika ritel rada dikit beda, ini lebih sebab persaingannya makin ketat, ” jelas Kiswoyo.
No comments:
Post a Comment