Penolakan Perda Agama Hak Politik Ditegaskan Grace Natalie Sebagai Partai PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) , Grace Natalie mengatakan sikap partainya yg menampik peraturan-peraturan daerah yg berbasiskan agama adalah hak PSI jadi parpol.

" Untuk kami jelas. Ini sikap politik yg itu pun adalah hak kami jadi parpol buat memberikan apa kita junjung atau mungkin tidak, " kata Grace selesai peluncuran buku 'Merawat Kewarasan Publik : Refleksi Urgent Intelektual Muda terkait Pemikiran Syafii Maarif serta pembukaan Sekolah Kemanusiaan serta Kebudayaan yg diadakan Maarif Institute di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (23/11) .
Baca yuk : paragraf adalah

Grace mengatakan Perda mempunyai nuansa agama adalah produk politik. Perda itu dibuat oleh kepala daerah serta legislatif. Karenanya, berubah menjadi soal yg wajar disaat ada beberapa pihak atau parpol yg menampik hadirnya perda-perda itu.

" Perda tersebut merupakan produk politik yg diperoleh hasil dari rapat pada eksekutif serta legislatif di daerah itu. Jadi bila kita beri dukungan atau mungkin tidak beri dukungan itu hak politik bila menurut kami, " tegasnya.

Grace memaparkan, sekarang, intoleransi di Indonesia bertambah bertambah. Menurut dia, searah dengan otonomi daerah, makin bertambah ketetapan daerah yg diskriminatif, terlebih terhadap wanita serta group minoritas dengan mengatasnamakan agama serta akhlak. Komnas Wanita udah bikin tinjauan dengan cara detail perihal perda-perda diskriminatif itu yg beresiko pada para wanita.

" Biasanya sebagai korban itu wanita. Resikonya apakah? Hingga kemiskinan, pemiskinan, kesejahteraan. Bagaimana itu umpamanya ada penentuan jam malam. Walaupun sebenarnya banyak wanita yg jadi kepala rumah tangga. Demikian mengerjakan aktivitas diangkut oleh satpol PP, " katanya.

Gak cuma ditindak oleh Satpol PP, Grace menyebutkan hadirnya Perda diskriminatif pun memajukan munculnya kekerasan oleh polisi-polisi akhlak lewat perbuatan sweeping dan seterusnya. Ditekankan, polisi akhlak muncul atas inisiasi warga yg terasa berubah menjadi perpanjangan tangan aparat kepolisian.

Artikel Terkait : struktur teks deskripsi

" Bukan polisi betulan. Polisi akhlak dimaksud demikian lantaran inisiasi dari warga yg terasa dirinya sendiri perpanjangan tangan dari aparat yg berwajib serta mengerjakan sweeping terhadap mereka-mereka yg dikira tak berperilaku sesuai sama ketetapan daerah. Jadi menyebabkan banyak gesekan, perseteruan, serta keresahan, " jelasnya.

Penolakan PSI pada perda mempunyai nuansa agama dilepaskan Grace kala HUT ke-4 PSI ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11) . Sikap PSI ini lantas ditentang beberapa golongan. Bahkan juga, Grace Natalie dilaporkan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) ke pihak kepolisian berkenaan pidatonya ini.

Grace mengedepankan sikap partainya menampik perda agama menurut tinjauan Komnas Wanita serta beragam tinjauan ilmiah yang lain. Kala penuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya pada Kamis (22/11) , Grace menyatakan membawa kajian-kajian akademis yg menjadi dasar penataan pidatonya kala itu.

" Kami membawa kajian-kajian akademis yg kami gunakan buat membuat pidato itu. Maka dari itu lumayan lama, lantaran kita membawa banyak bahan. Per halaman, paragraf pidato itu kita beri. Hingga sedetil itu. Rekaman-rekaman,  teks komplet serta potongan-potongan yg dikira punyai masalah kita cocokkan dengan kajian-kajian akademis yg kami gunakan, " paparnya.

Ditekankan, penolakan pada Perda berbasiskan agama bukan hanya dilaksanakan PSI. Beberapa tokoh Islam, seperti eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif udah lama mengucapkan soal mirip. Menurut dia, PSI akanlah tetap mengucapkan penolakan pada perda mempunyai nuansa agama jadi sisi memperjuangkan keadilan sosial.

" Perhatian kita yg khusus merupakan keadilan serta kesetaraan buat semua penduduk negara di muka hukum, " tegasnya.