Ini Dia Akibat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Naik

Dalam sejumlah ini hari, penduduk Palembang dikagetkan dengan meloncatnya harga pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan yg naik diatas rata-rata.

Penduduk kota Palembang banyak memprotes karena ada kenaikan Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) yg diklaim naik sampai beberapa puluh kali lipat.


Ketentuan ini lantas berubah menjadi objek hangat dikalangan penduduk Palembang serta masih diperdebatkan sampai sekarang.

Beberapa massa dari aliansi pemuda perduli Palembang berdemonstrasi di kantor Walikota Palembang buat tuntut kebijakkan pemerintah yg menambah pajak PBB, Jumat (17/5/2019)
Beberapa massa dari aliansi pemuda perduli Palembang berdemonstrasi di kantor Walikota Palembang buat tuntut kebijakkan pemerintah yg menambah pajak PBB, Jumat (17/5/2019) (SRIPOKU. COM/HARIS WIDODO)

Tengah berubah menjadi objek percakapan, sesungguhnya bagaimana sich keterangan komplet menganai PBB?

PBB (Pajak Bumi serta Bangunan) merupakan pajak yg di tanggung oleh orang pribadi atau tubuh yg dapatkan keuntungan serta/atau tempat sosial ekonomi yg lebih baik lantaran hak atas tanah serta bangunannya.

Darlis ketua RT 010 jalan Dwikora II kota Palembang kala memberikan bukti kenaikan PBB masyarakatnya.
Darlis ketua RT 010 jalan Dwikora II kota Palembang kala memberikan bukti kenaikan PBB masyarakatnya. (Tribun Sumsel/Shinta Dwi Anggraini)
Lalu barang siapa yg mesti membayar PBB? Pastinya seperti penjelasan dari PBB tersebut, jadi yg mesti membayar pajak merupakan orang pribadi atau tubuh yg mendapat kegunaan dari hak atas tanah serta bangunannnya.

Orang ataupun tubuh yg termasuk juga mesti pajak mesti melunasi pembayaran pajaknya paling lamban 6 bulan sejak mulai tanggal diterimanya SPPT.

Apa yang dimaksud SPPT? SPPT merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yg berisi terkait pemberitahuan besaran pajak terutang yang wajib dibayarkan dalam sebuah tahun untuk orang atau tubuh yg termasuk juga dalam mesti pajak.

Selanjutnya Trik Mengalkulasi PBB?

Trik mengalkulasi PBB ini penting buat Anda pahami biar Anda memahami dari mana saja nilai-nilai yg digunakan dalam PPB itu.

Pertama kali kita mesti paham lebih dahulu, apakah saja komponen-komponen nilai sebagai basic kalkulasi pajak.

Basic kalkulasi PBB merupakan perkalian harga 0, 5% dengan NJKP (Nilai Jual Mengenai Pajak) , dan NJKP diraih 20% dari NJOP.

Bagaimana masih bingung?

Jadi perumpamaannya didapati kalau NJOP satu objek pajak Rp2. 000. 000. Jadi berapakah PBB nya?
Artikel Terkait : cara menghitung

Pertama kali kita mesti paham lebih dahulu NJKP nya :

NJKP : 20% x Rp2. 000. 000 = Rp400. 000

Lantas baru kita kalkulasi PBB nya :
PBB : 0, 5% x Rp400. 000 = Rp2. 000

Tersebut contoh sederhananya, silakan kita lakukan kembali mengalkulasi PBB dengan gambaran sebagaimana berikut :

Pak Amin punyai rumah seluas 50 mtr. persegi yg berdiri diatas sebidang tanah seluas 100 mtr. persegi. Didapati harga bangunan itu merupakan Rp500. 000, dan harga tanah itu merupakan Rp1. 000. 000. Jadi berapakah PBB yang wajib dibayarkan oleh Pak Amin?

Pertama, kita kalkulasi lebih dahulu nilai bangunan serta tanahnya :

Bangunan : 50 x Rp500. 000 = Rp25. 000. 000
Tanah : 100 x Rp 1. 000. 000 = Rp100. 000. 000

Ke dua, kita kalkulasi NJOP nya dengan menjumlahkan nilai bangunan serta tanah :

Nilai Bangunan : Rp25. 000. 000
Nilai Tanah :   Rp100. 000. 000
--------------------------------------- +
       Rp. 125. 000. 000

Paling akhir, seusai didapati NJOP nya, kita langsung dapat mengalkulasi PBB nya :

NJKP : 20% x Rp125. 000. 000 = Rp25. 000. 000
PBB : 0, 5% x Rp 25. 000. 000 = Rp125. 000

Ombudsman : Walikota Palembang Dapat Saja dicoret Sesaat Mengenai PBB yg Bertambah Spektakuler

Seperti beberapa berita awal mulanya, Ombudsman mungkin menyarankan terhadap Mendagri buat mencoret sesaat Walikota, menyalip ada keberatan penduduk Kota Palembang yg keberatan atas kenaikan PBB yg fantatis.

Langkah ini diambil seusai Ombudsman Sumsel mengerjakan penelusuran langsung.

" Walikota Palembang mungkin dicoret sesaat mengenai ongkos pajak bumi serta bangunan (PBB) yg bertambah spektakuler. Perihal ini diungkapkan Kepala perwakilan ombusdman RI Sumatera Selatan (Sumsel) M Adriana A seusai mengerjakan diskusi dengan faksi pemerintah kota pada Jumat (17/5/19) .

" Lantaran kenaikan PBB ini udah berubah menjadi perhatian publik jadi ada dua metode kenapa kita menyebut pemerintah kota buat ada, " jelasnya.

" Pertama lantaran banyak keluh kesah masyrakat yang mengabari kita serta di jejaring sosial, serta yg ke dua merupakan gagasan kita ombudsman sendiri, " imbuhnya.

Susulnya kelak bakal ada pertemuan-pertemuan perihal ulasan ini serta bakal keluar Laporan Hasil Pengecekan.

" Kedepannya kita bakal bentuk team pengkajian kembali, serta menyebut banyak pakar dalam menyaksikan kenaikan ini baru bisa diartikan, " ujarnya.

" Serta bakal ada laporan hasil pengecekan atau LAP, serta di sana ada hasil apakah saja yg selayaknya dilaksanakan walikota, " imbuhnya.

Susulnya kemudian bakal ada monitoring atau penilaian hasil LAP yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kota.

" Bila hasil itu di kerjakan atau diketemukan perihal yang lain, jadi kita bakal lapor ke ombudsman pusat, " ujarnya.

" Lalu ke Kemendagri serta Kemendagrilah yg bakal mencoret sesaat walikota, iti mekanismenya, " imbuhnya.


Tidak hanya itu susulnya soal PBB ini pun sama dengan ketetapan Clausal 351 ayat 4 undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Wilayah (UU Pemda) ialah, Kepala wilayah mesti mengerjakan rujukan Ombudsman jadi tindak lanjut pengaduan penduduk.

" Jadi penduduk punya hak sampaikan penyelenggaraan layanan publik terhadap Pemerintah Wilayah, Ombudsman, atau DPRD, " ujarnya.